TEORI EKONOMI POLITIK - NURCAHYO GUNAWAN T. (2013230101)
Teori
sosialisme dilihat dari sudut pandang dari sistem Ekonomi Politik adalah sebuah
sistem yang mengutamakan kebersamaan, dimana hal-hal berupa kepemilikan alat
produksi dan dan distribusi memiliki sifat kolektif. Teori Sosialisme ini
sangat bertolak belakang dengan teori Liberal Klasik yang menaruh seluruh aspek
perekonomian kepada parah para pelaku ekonomi yang sesuai dengan perilaku pasar
tanpa adanya campur tangan pemerintah, sedangkan teori Sosialis ini segala
keputusan yang dibuat, disusun, ditetapkan, sekaligus dikontrol oleh
pemerintah.
Sosialisme berkembang sebagai
pemikiran-pemikiran yang mentang individualisme, termasuk kapitalisme.
Sosialisme berupaya untuk menumbangkan kapitalisme dengan cara mengatasi
kelemahan-kelemahan yang ada pada kapitalisme. Banyak yang berpendapat bahwa
sosialime merupakan suatu doktrin yang digunakan untuk melakukan penghapusan
terhadap motif laba dan merupakan sistem kepemilikan alat-alat produksi secara
kolektif.
Tujuan Sosialisme adalah untuk
membangun masyarakat yang dapat berkeja sama tanpa mementingkan kepentingan
pribadi dalam kebebasan dan setiap individu dapat memilih kehidupannya sendiri
dalam segala hal. Yang lebih penting ialah, sosialisme menjamin distribusi
kekayaan yang merata dan memenuhi segala kebutuhan setiap individu.
Sistem kekuasaan dalam ekonomi
politik terpecah menjadi dua instrument yaitu kapitalis-liberal dan sosialis
atau komunis. Jika peran negara atau pemerintah sangat berpengaruh dalam setiap
pengambilan keputusan, maka sistem kekuasaan yang digunakan adalah sosialis
atau komunik, tetapi apabila peran negara tidak terlalu dominan disetiap aspek
perekonomian, maka negara tersebut menggunakan sistem kapitalis-liberalis.
Gregory dan Stuart membedakan
berbagai macam sistem perekonomian dalam empat aspek, yang setiap aspeknya
terdiri dari dua sistem, yaitu:
1. Organisasi
pembuat keputusan dari dua sisi, sentralisasi dan desentralisasi;
2. penyediaan
informasi dan koordinasi, menggunakan jalur pasar dan pemerintah;
3. hak
kepemilikan, pribadi dan umum atau kepemilikan koperatif;
4.
sistem
insentif, moral dan materil.
Refrensi:
Deliarnov
(2006). Mencakup Berbagai Teori dan
Konsep yang Komprehensif; Ekonomi Politik.
Jakarta:
Erlangga
lib.ui.ac.id/file?file=digital/127464-RB06R114p-Prinsip%20Minsheng-Analisis.pdf