HIK IISIP: REVIEW OF INDIVIDUAL 3

Tampilkan postingan dengan label REVIEW OF INDIVIDUAL 3. Tampilkan semua postingan

Istilah ekonomi mengandung banyak arti, ekonomi sebagai “ cara “ melakukan sesuatu , ekonomi sebagai “ aktivitas “ yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, ekonomi sebagai “ institusi “ seperti dalam ekonomi pasar atau ekonomi komando. (Caporaso & Levine, 1993). Istilah politik mengandung banyak definisi, politik sebagai “siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana” (Laswell,1936); politik sebagai “pola-pola kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan” (Dahl,1956); politik sebagai “perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan”. Dari berbagai definisi politik tersebut terkait dengan kekuasaan dan otoritas. Kaitan dengan ekonomi disini adalah pemaknaan politik sebagai pemerintah, dan politik sebagai otoritas untuk mengalokasikan seumber-sumber dan nilai-nilai (Caporaso&Levine, 1993). Menurut Mohtar Mas’oed (1991), pemaknaan politik sebagai otoritas, hubungan antara ekonomi dan politik dapat diterjemahakn ke dalam isu tentang hubungan antara kekayaan dan kekuasaan, sedangkan politik terkait dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan. Namun secara realitas, antara ekonomi tentang kekayaan dan politik tentang kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Ilmu Ekonomi Politik sudah lama dibahasoleh Aristoteles dengan menulis politica disaat yang sama juga menulis Oikonomi yakni pengetahuan cara mengatur rumah tanggadan Chremastie, yakni pengetahuan dasar-dasar pertukaran. Hal ini terus berkembang dalam pembahasan dan terjadi pada abad 14 dengan transisi nya kekuasaan Raja pada kaum saudagar, yakni era Merkantilisme.Sebagai satu pembahasan dalam Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi Politik dibentuk pada abad 18 ini semenjak ditulisnya The Wealth Of Nations oleh ekonom Klasik yaitu Adam Smith tahun 1776. Neo klasik disini ekonomi berkembang pesat sehingga di era ini ekonomi berpisah dari ilmu politik. Tahun 70-an dinamika internasional memperkokoh kembali ilmu politik dengan ilmu ekonomi, dalam ekonomi politik.

Ekonomi politik menurut Caporaso&Levine(1993) “Ekonomi politik sebagai pengelolaan masalah ekonomi negara”. New Political Economic “ Ekonomi Politik sebagai analisis ekonomi terhadap proses ekonomi’. Martin Staniland91981) “ Bagaimana kekdua proses tersebut saling terkait dan bagaimana seharusnya mereka terkait’. Model-model ekonomi politik menurut Martin Staniland(1985)

Kelompok

Economic of Public Policy	Socialist Political Economy	New Political Economy
Penekanan : ekonomi politik	Penekanan :kekuasaan	Penekanan : Pasar
Siapa&Apa yang diuntungkan dan dirugikan dari keputusan politik.	Segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh kekuasaan.	Kerja ekonomi didasarkan pada kebebasan memlih individu.

Dalam ekonomi politik neoklasik, individu-individu termasuk politik diasumsikan rasional, kebanyakan politikus yang rasional enggan menghadapi rasional , inilah alasan politikus tidak mendukung strategi ekonomi pasar bebas. Meskipun para politikus menyadari bahwa kondisi mereka akan lebih baik di bawah sistem pasar bebas, tetapi rasionalitas memilih sebagai pembonceng gratis dan membiarkan orang lain yang menanggung biaya-biaya tindakan politis, sementara ia sendiri tetap bisa menikmati keuntngan ekonomi jangka pendek untuk diri sendiri(Bates,1994). Dalam mempertimbangkan masalah kegagalan pasar Neoklasik melihat situasi dimana pasar tidak berhasil memberkan peluang kepada individu untuk mencapai pemenuhan kebutuhan semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Kegagalalan pasar terjadi karena tidak seimbang nya pelaku-pelaku ekonomi, keadilan kesempatan berusaha, kejelasan aturan main belum dapat disediakan. Di Neoklasik ini terfokus oleh pertukaran dalam pasar, dan yang menjadi fokus utama adalah kegagalan pasar . Keefektivitas mekanisme pasar yang tercipta dapat memberikan peluang terhadap tercapainya kesejahteraan para pelaku pasar secara lebih efisien.

Daftar pustaka :

Deliarnov, 2006. Ekonomi Politik: mencakup berbagai teori dan konsep yang komprehensif, Erlangga, Jakarta.

Jackson, Robert dkk. 2013; Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan pendekatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Teori sosialisme dilihat dari sudut pandang dari sistem Ekonomi Politik adalah sebuah sistem yang mengutamakan kebersamaan, dimana hal-hal berupa kepemilikan alat produksi dan dan distribusi memiliki sifat kolektif. Teori Sosialisme ini sangat bertolak belakang dengan teori Liberal Klasik yang menaruh seluruh aspek perekonomian kepada parah para pelaku ekonomi yang sesuai dengan perilaku pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah, sedangkan teori Sosialis ini segala keputusan yang dibuat, disusun, ditetapkan, sekaligus dikontrol oleh pemerintah.

Sosialisme berkembang sebagai pemikiran-pemikiran yang mentang individualisme, termasuk kapitalisme. Sosialisme berupaya untuk menumbangkan kapitalisme dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kapitalisme. Banyak yang berpendapat bahwa sosialime merupakan suatu doktrin yang digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap motif laba dan merupakan sistem kepemilikan alat-alat produksi secara kolektif.

Tujuan Sosialisme adalah untuk membangun masyarakat yang dapat berkeja sama tanpa mementingkan kepentingan pribadi dalam kebebasan dan setiap individu dapat memilih kehidupannya sendiri dalam segala hal. Yang lebih penting ialah, sosialisme menjamin distribusi kekayaan yang merata dan memenuhi segala kebutuhan setiap individu.

Sistem kekuasaan dalam ekonomi politik terpecah menjadi dua instrument yaitu kapitalis-liberal dan sosialis atau komunis. Jika peran negara atau pemerintah sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan, maka sistem kekuasaan yang digunakan adalah sosialis atau komunik, tetapi apabila peran negara tidak terlalu dominan disetiap aspek perekonomian, maka negara tersebut menggunakan sistem kapitalis-liberalis.

Gregory dan Stuart membedakan berbagai macam sistem perekonomian dalam empat aspek, yang setiap aspeknya terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Organisasi pembuat keputusan dari dua sisi, sentralisasi dan desentralisasi;

2. penyediaan informasi dan koordinasi, menggunakan jalur pasar dan pemerintah;

3. hak kepemilikan, pribadi dan umum atau kepemilikan koperatif;

4. sistem insentif, moral dan materil.

Refrensi:

Deliarnov (2006). Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif; Ekonomi Politik.

Jakarta: Erlangga

lib.ui.ac.id/file?file=digital/127464-RB06R114p-Prinsip%20Minsheng-Analisis.pdf

Ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena dua hal tersebut tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara sekalipun. Ekonomi dan politik akan lebih kompleks bila kita kaitkan dalam negara. Ekonomi dan politik pasti akan digunakan negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, kedua hal tersebutpun akan menentukan kebijakan apa yang akan diambil atau dibuat oleh suatu negara. Menurut Polanyi dan Gilpin dalam buku pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan, kekuatan ekonomi merupakan basis penting bagi kekuatan politik.Jika ekonomi adalah tentang pencapaian kekayaan, maka politik adalah tentang pencapaian kekuatan. Pada saat ini, secara umum terdapat tiga pendekatan utama yang mampu menjelaskan ekonomi politik, yaitu merkantilisme, liberalisasi ekonomi dan marxisme.

Merkantilisme muncul pada abad ke-16 dan ke-17. Merkantilisme memandang betapa pentingnya peran negara sebagai elite politik utama yang berada di garis depan pembangunan negara modern. Para pemikir merkantilisme berpandangan bahwa aktifitas ekonomi tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah alat politik yang merupakan suatu dasar bagi kekuatan politik. Merkantilis berpandangan bahwa perekonomian internasional adalah arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada area kerjasama dan saling menguntungkan (Jackson, 2013: 285). Maksudnya adalah, kepentingan nasional yang harusnya dapat dicapai dengan jalan kerja sama dan saling menguntungkan kedua belah pihak yangmelakukankerjasamatersebutdianggaptidaksesuaidengan yang seharusnyadanbertentangan.Dengan kata lain, Setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kepentingan beberapa negara bertemu dan saling berbenturan maka akan menimbulkan konflik dan berujung pada zero-sum game, dimana yang kuat akan mendominasi.Karena bagi merkantilis, persaingan ekonomi antar negara merupakan zero-sum game.

Merkantilisme memandang bahwa kepentingan nasional suatu negara merupakan hal yang terpenting, sehingga segala kegiatan ekonomi berada di bawah kendali kepentingan politik, dimana negaralah yang menjadi aktornya, oleh karena itu negara bertanggungjawab atas tercapainya kepentingan nasional. Negara sebisa mungkin menghindari ketergantungan kepada negara lain. Hal tersebut dalam rangka menjaga kepentingan nasional, agar tidak terpecah antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan (Jackson & Sorensen, 2009). Merkantilisme lebih mengenal self-determination atau menentukan nasib sendiri dibandingkan dengan interdependensi, hal ini disebabkan karena menurut kaum merkantilisme tidak ada kerjasama yang menguntungkan yang ada hanyalah kompetisi yng saling menjatuhkan.

Teori merkantilisme mengatakan kekuasaan negara berdasarkan pada kekayaan, dan tujuan negara adalah mencari dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk menjadi kuat. Dengan kata lain negara akan terus mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi.

Jadi, merkantilisme beranggapan bahwa kekayaan (ekonomi) dan kekuasaan (politik) adalah tujuan yang saling melengkapi dan tidak saling bertentangan (Jackson, 2013: 289). Dan yang membedakan merkantilisme dengan pendekataan yang lainnya adalah terletak pada posisi politik yang lebih penting dan negara diatas ekonomi. Dimana ekonomi semata-mata digunakan sebagai alat untuk meninkatkan kekuatan untuk bertahan hidup dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Referensi :

Jackson, Robert et al. (2013). Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Definisi dari Ekonomi Politik adalah sebuah kajian aplikatif-empiris yang mempelajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi (dan juga saling mempertimbangkan) antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta dengan perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi). Ekonomi Politik tumbuh dari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebaliknya diaplikasikan untuk kepentingan negara dan masyarakat, jadi tidak boleh terlepas dari kajian kemasyarakatan yaitu faktor-faktor perubahan sosial (Rudy, 2007: 15). Kajian Ekonomi Politik tidak dapat mengabaikan peran dan kedudukan dari perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang jelas turut memengaruhi kedua komponen terdahulu, yaitu mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Inti dari kajian Ekonomi Politik adalah keterhubungan tiga sisi, yakni sisi ekonomi, politik dan perubahan sosial (baik sebagai ilmu atau teori maupun kondisi dan aplikasinya berupa tanggapan yang layak dan penyesuaian terhadap perubahan atau kemajuan dalam masyarakat yang makin kritis, demokratis, partisipatif; termasuk dalam hal agama serta budaya, antara lain; perubahan sikap sosial dari sikap radikal ke moderat, dan sebagainya) (Rudy, 2007: 16). Sudah cukup jelas bahwa kajian ekonomi politik, tidak lepas dari tanggapan terhadap perubahan sosial serta upaya-upaya penanggulangan masalah sosial dalam kaitannya dengan realitas ekonomi dan kebijakan publik. Dalam hal Ekonomi Politik Internasional, aspek perubahan sosial yang dihadapi dan perlu diperhitungkan adalah meningkatnya mobilitas masyarakat sehubungan dengan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, transportasi dan dan telekomunikasi; fenomena “borderless world” (semakin terbukanya interaksi dan transaksi lintas batas negara); keterbukaan akses informasi melalui internet; globalisasi; perubahan sikap setelah era Perang Dingin, demokrasi dan HAM, berfungsinya serikat pekerja dan buruh, dan lain sebagainya (Rudy, 2007: 17). Kekhasan studi Ekonomi Politik keseluruhan (nasional maupun internasional) adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap kelompok masyarakat tertindas (the oppressed and the marginalized people) serta kalangan orang yang kurang beruntung. Selanjutnya dalam konteks global, kekhasan studi ini adalah pada perhatian dan kajian mengenai bangsa atau negara miskin dan terbelakang (Rudy, 2007: 23).

Dalam ilmu Hubungan Internasional telah dikenal beberapa perspektif, diantaranya yang umum yaitu perspektif realis dan liberal. Namun, hal ini akan berbeda dengan perspektif yang ada dalam Ekonomi Politik Internasional, contohnya perspektif Neo-Merkantilis (Rudy, 2007: 31). Perspektif ini mirip dengan Merkantilisme tetapi berlangsung pada abad ke-20 hingga saat ini. perbedaannya adalah, dahulu kekuasaan politik (penaklukan wilayah, penjajahan) menyokong dan memberi peluang bagi penjajahan ekonomi, unequal trade, dan penghisapan SDA. Sedangkan masa sekarang yang berlangsung dalam bentuk “penjajahan ekonomi” terhadap penduduk dengan meniadakan “penjajahan politik” seperti penguasaan atas wilayah yang didiami oleh bangsa lain. Neo-Merkantilisme masih tetap menekankan tentang perlunya peningkatan kemakmuran negara dengan melalui peningkatan produksi dan ekspor yang ditambah dengan menjaga keunggulan teknologi (kepemimpinan dalam inovasi teknologi), menggenjot daya saing atas produk-produk ekspornya, serta upaya untuk melestarikan kebergantungan negara lain yang merasa inferior terhadap produk yang dikasilkannya. Dengan begitu intinya adalah tetap, yaitu memelihara posisi negara masing-masing (negara industri maju) berada pada tataran yang kompetitif dalam perdagangan dan berada di lapisan atas dalam percaturan ekonomi politik internasional (Rudy, 2007: 33).

Sumber:

Rudy, May. 2007. Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik hingga Ancaman Globalisasi. Bandung: Penerbit NUANSA

Ilmu Ekonomi Politik secara konvensional mempelajari anatomi sistem politik dan ekonomi suatu negara. Jika peran negara atau pemerintah sangat dominan dalam sistem ekonomi, maka sistem ekonomi suatu negara tersebut lebih di golongkan ke dalam anatomi negara sosialis atau komunis. Jika peranan negara kecil tidak dominan, maka sistem ekonomi politik negara bersangkutan dapat di golongkan pada kelompok negara kapitalis liberal. Dengan analisis tersebut, maka sistem ekonomi politik di bagi menjadi 2 yaitu sistem sosialis/komunis dan sistem kapitalis liberal. Ilmu politik menyadarkan basis analisanya pada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian dari kedua sistem ini terutama sifat dari eksistensi mekanisme pasar, pendirian badan usaha, dan motif mencari keuntungan. Sistem kapitalisme mengakomodasi sifat-sifat dasar yang mengedepankan institusi pasar dan swasta dominan. Sistem sosialisme lebih mementingkan peran negara, tetapi memberikan ruang gerak yang amat sedikit terhadap institusi pasar, adanya motif mencari keuntungan, dan peranan swasta.

Sistem Ekonomi Politik

1.Kapitalisme

Di dalam sistem kapitalis, pemikiran terletak di tangan individu yang di gunakan untuk tujuanya sendiri, yakni tujuan untuk mencari keuntungan (profit). Individu juga dapat mengambil inisiatif membentuk dan mengembangkan perusahaan-perusahaan, baik di lakukan secara partnership atau korporasi. Peranan pemerintah hanya terbatas untuk melakukan kontrol dan mengikuti perkembanganya agar tidak terjadi kegagalan pasar. Kelemahan kapitalisme antara lain adalah pemborosan dan inefisiensi dalam produksi untuk menghasilkan barang-barang mewah yang tidak esensial untuk keperluan hidup. Salah satu prinsip kapitalisme adalah kebebasan dalam kompetisi pasar yang sekaligus merupakan kelemahan sistem ekonomi kapitalisme. Hanya pemilik modal besar saja yang potensial mampu dan hidup di dalam prinsip bebas tersebut. kelompok ekonomi kecil dan lemah bisa tersingkir dalam sistem kapitalisme liberal bila pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadapnya.

2. Sosialisme dan Komunisme

Pengertian dari sosialisme didasarkan pada sistem sosial berdasarkan prinsip kolektif dalam pemilikan alat-alat produksi dan distribusi. Di dalam konsep teori ini, perhatian terhadap kesejahtraan sosial lebih tinggi di bandingkan dengan sistem ekonomi lainya. Kelompok komunis menganggap bahwa sosialisme adalah satu atap untuk menuju kepada masyrakat komunisme yang sempurna. Komunisme memang di bangun dengan pondasi pemikiran sosialisme, tetapi sosialisme tidak sama dengan komunisme, pemikiran sosialisme merupakan akar utama dari pemikiran radikal komunisme. Dalam sistem ekonomi sosialisme, kelompok industri dasar dan sumber daya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dimilki oleh negara. Sisanya menjadi milik individu dan di usahakan secara perorangan melalui badan-badan usaha yang ada.

Referensi :

Anthony Giddens, kapitalisme dan teori sosial modern(Jakarta :UI Press, 1986)

Rachbini, Didik, Ekonomi Politik dan Teori Publik(Bogor :Ghalia Indonesia)

Studi perbandingan politik mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya serta organisasi yang terkait dengan Negara seperti asosiasi 2, pressure group / interest group. Upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak. Objek studi perbandingan keadaan masyarakat. Dalam studi perbandingan, kondisi masyarakat menjadi objek penting. Keadaan masyarakat yaitu keadaan setempak seluruh fakta atau fenomena sosial yang besar, seperti :

1. Tingkat pengetahuan

2. Kebudayaan intelektual

3. Moral masyarakat

4. Keadaan industri dan distribusinya

5. Mata pencaharian masyarakat

6. Pembagian masyarakat dalam kelas dan hubungan antar kelas

7. Kepercayaan

Dewasa ini bukanlah hal aneh di kalangan kita semua dalam perbandingan politik untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap disiplin, bidang studi dan profesi. Pada tahun 1960-an universitas-universitas dan yayasan-yayasan swasta penyandang dana banyak memanfaatkan riset perbandingan politik. Kemudian argument yang ini di tekankan disini adalah bahwa ideology itu sangat berkaitan dengan politik. Asumsi-asumsi ideologis tentang industrilisasi dan modernisasi, kemajuan, stabilitas dan juga ketertiban, senantiasa mewarnai berbagai kebijakan dan tindakan kalangan universitas, pemerintah dan dunia usaha. Bahkan ideology juga mewarnai ilmu politik dan studi perbandingan politik itu sendiri. Para ahli ilmui politik sendiri cenderung bersifat ideologis karena nilai-nilai dan kekayaan mereka ditentukan oleh keinginan memperoleh kekayaan, uang dan pengaruh hal itu sendiri merupakan refleksi karakter ideology kapitalis dari lingkungan yang melingkupi mereka.

Atas ideologi-ideologi yang melingkupi politik itu mendorong adanya peninjaun ulang terhadap ilmu politik dan studi perbandingan politik. Tentu saja hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi.

1. Bangkitnya tentangan terhadap struktur kekuasaan professional yang ada. Kemudian juga memunculkan perubahan radikal atas pemahaman mengenai masyarakat.

2. Muncul kesadaran atas adanya hubungan antara dunia universitas dengan kompleks militer dan industry modern yang dimulai terungkap dari serangkaian investigasi kebijakan luar negeri dan penyusunan oleh badan-badan intelijen.

3. Berkembangnya pemahaman kritis mengenai penetrasi dan control pemerintah atas kegiatan-kegiatan riset dan publikasi akademik, berikut implikasi terhadap perkembangan studi perbandingan politik.

Kemudian dalam perbandingan politik ada tiga pendekatan antara lain:

Pendekatan Tradisional	Pendekatan Behavioral	Pendekatan paska Behavioral
Saling mengaitkan fakta dan nilai Memisahkan fakta dari nilai	Memisahkan fakta dari nilai Fakta dan nilai diikat pada tindakan dan relevansi	Fakta dan nilai diikat pada tindakan dan relevansi
Persperktif dan normative	Nonperspektif, obyektif, dan empiris	Bersifat humanistic dan berorientasi-masalah; normatif
Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif dan kuantitatif
Berkaitan dengan ketidakteraturan dan keteraturan	Berkaitan dengan keseragaman dan keteraturan	Berkaitan dengan keseragaman dan keteraturan
Konfiguratif dan non komparatif; berfokus pada Negara-negara individual	Komparatif: berfokus pada beberapa Negara	Komparatif: berfokus pada beberapa Negara
Etnosentris; secara khusu berfokus pada “Demokrasi-demokrasi” Eropa Barat	Etnosentris: secara khusus berkaitan dengan model Anglo - Amerika	Secra khusus berorientasi pada dunia ketiga
Deskriptif, sempit dan statis	Abstrak, berideologi, konsevatif dan statis	Teoritis, radika. Dan berorientasi- hasil
Berfokus pada strukturstruktur formal (institusi dan pemerintah)	Berfokus pada struktur-struktur dan fungsi-fungsi (kelompok) formal dan informal	Berfokus pada hubungan dan konflik kelas serta kelompok

Terdapat perbandingan paradigma-paradigma dominan dalam perbandingan politik seperti di table dibawah ini:

Karakteristik	Paradigma Ortodoks	Paradigma Radikal
Pendorong	Historis mikro atau makro terkompartemen batas-batas displiner	Holistik makro terpesatukan inter disipliner
Unit analisis	Sistem dalam keseimbangan, stabil	Negara dalam konflik
Struktur	Kelompok – kelompok interaksi dan budaya, sipil	Kelas – kelas, pergulatan antara kelompok borjuis dan proletar
Kewenangan	Desentarlisasi orde dengan kewenangan yang secara sempit didasarkan dalam unit-unit khusus	Sentralisasi orde dengan cakupan kesenangan luas dan umum
Penguasa	Tersebar, terbagi di antara banyak pusat, persaingan pluralis dalam pengambilan keputusan	Terkonsentrasi dan disatukan posisi dominan kekuasaan dan pengambilan keputusan
perkembangan	Evolusioner, unilinier, materialistic, progsesif	Revosioner, multilinier, materialistic dan humanistic dalam perhatian atas kebutuhuan semua orang

Sumber:

Chilcote, Ronald H. 2007. Teori Perbandingan politik penelusuran paradigma. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Manusia memandang sebuah perbandingan menjadi sebuah sifat yang sudah ada dan dimiliki setiap manusia namun, seiring berjalannya waktu manusia menyadari bahwa pebandingan tidak hanya digunakan untuk membandingkan suatu fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari namun mulai merambah pada perbandingan sistem negara. Perbandingan politik digunakan untuk membandingkan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan maupun tidak.

Salah satu ahli teori perbandingan politik adalah Gabriel A Almond, Almond awalnya menggunakan teori Easton yang fokus kepada politik mikro, kemudian Almond memodifikasinya agar lebih fokus kepada politik makro.Sistem politik memainkan peran penting dalam potensi dari suatu negara dan diartikan bahwa ada interaksi antar aktor-aktor yang ada.

Sistem politik mempunyai struktur yang tersusun dari beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif dan legislatif, yudikatif. Topik-topik yang dicakup mulai dari mengapa dan bagaimana caranya membandingkan sistem politik sampai dengan negara, pemerintah dan kebijakan publik.

Dalam teori perbandingan politik terdapat budaya politik dan sosialisasi politik, bagi Almond sosialisasi politik mendorong orang untuk berpartisipasi dalam budaya politik masyarakat, sosialisasi terjadi di dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, kelompok keagamaan, perkumpulan sukarelawan, partai politik, dan bahkan institusi-institusi pemerintah.

Budaya politik sendiri masuk sebagai cara pandang warga negara tentang sistem politiknya dan setiap bagiannya. Sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada aktor-aktor formal melainkan pula informal. Dalam Chilcote,2010 dijelaskan bahwa sistem politik dapat diperbandingkan dalam pengertian-pengertian kinerja fungsi-fungsi tertentu dari struktur-struktur tertentu.

Sistem politik Almond tersusun atas banyak bagian independen. Sistem politik Almond tersusun atas bagian-bagian ini termasuk institusi-institusi pemerintah serta seluruh struktur dlam aspek-aspek politiknya. Sistem politik dapat dicirikan sebagai modern dan pra modern, maju dan terbelakang, industri dan agraris (Chilcote, 2010). Bagi Almond, sistem politik adalah interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal maupun nonformal.

Referensi:

Chilcote, Ronald H. (2010). Teori Perbandingan Politik : Penulusuran Paradigma, edisi 1, Jakarta : Rajawali Pers

http://web.unair.ac.id/admin/file/f_23123_CP_Almond.pdf

http://sabillina-mareta-fisip13.web.unair.ac.id/artikel

Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Ekonomi dan politik sangatlah kompleks sehingga ada hubungan antara negara dan pasar yang dikuasai oleh Hubungan Internasional. Ekonomi dan Politik akan selalu berjalan bersamaan.Hal tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, pemerintah, maupun negara. Cakupannya bisa di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Menurut Polanyi dan Giplin dalam buku Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan, kekuatan ekonomi merupakan basis penting bagi kekuatan politik. Jika ekonomi adalah pencapaian kekayaan, maka politik adalah pencapaian kekuatan, keduanya selalu saling berinteraksi satu sama lain. Ada 3 teori yang menghubungkn ekonomi dan politik dengan pandangan yang berbeda, yaitu, Merkantilisme, Liberalisme Ekonomi, dan Marxisme.

Aktor merkantilisme adalah negara. Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elite politik yang berada di garis depan pembangunan negara modern. Para merkantilisme mengatakan bahwa ekonomi adalah alat politik yang merupakan suatu dasar bagi kekuatan politik. Perekonomian internasional merupakan arena konflik antara kepentingan para pelaku yang bertentangan daripada area kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi merkantilis persaingan ekonomi antarnegara bersifat zero-sum-game. Zero-sum-game ialah di mana keuntungan dari suatu merupakan kerugian bagi negara lain.

Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan di suatu negara didasarkan pada kekayaan (modal) dan tujuan pemerintah di setiap negara tidak lain untuk terus menambah kekayaan mereka. Karena itu pula suatu negara lebih menitikberatkan pada sistem ekspor-impor. Beberapa ciri dari merkantilisme adalah :

1. Peningkatan ekspor dengan cara menggunakan produk dalam negeri

2. Menerapkan bea masuk yang tinggi untuk mencegah masuknya barang industri dari negara lain

3. Hanya bahan mentah atau baku yang diimpor dari negara lain

4. Mencari negara-negara jajahan untuk memperoleh kekayaan.

Dengan beberapa ciri diatas sudah sangat jelas dengan menggunakan sistem zero-sum-game, di mana ekspor harus lebih tinggi dibandingkan impor, maka negara yang melakukan sistem ini sudah jelas akan mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi dan memberikan dampak kerugian bagi negara lain yang bekerjasama dengan negara tersebut. Sehingga negara yang mendapatkan kekayaan menjadi semakin kuat sehingga kesejahteraan nasional negara tersebut dapat terus meningkat dan terus meningkat. Jadi, sudah jelas merkantilisme beranggapan bahwa negara yang memiliki kekayaan (ekonomi) akan lebih mudah untuk mencapai kekuasaannya (politik).

Referensi :

Jackson, Robert dkk. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

HIK IISIP

TEORI EKONOMI POLITIK - MARIETTA D. S.(2013230070)

TEORI EKONOMI POLITIK - NURCAHYO GUNAWAN T. (2013230101)

TEORI EKONOMI POLITIK - INES KRISDAYANTI (2013230080)

TEORI EKONOMI POLITIK - KANJENAUDI ELISA BATAHA (2013230108)

TEORI EKONOMI POLITIK - M. ALDRY VERDIANO (2013230068)

TEORI PERBANDINGAN POLITIK - FAUZAN AZHIMA (2013230105)

TEORI PERBANDINGAN POLITIK - PUTRI PAMESWARI (2013230064)

TEORI EKONOMI POLITIK - ERIKA SUSAN YOLANDRA (2013230076)

INTERNATIONAL RELATIONS IN REGION

Follow Us

POSTS

Facebook

LISTS

Arsip Blog

Komentar

ABOUT US

POPULER POSTS