TEORI POLITIK LUAR NEGERI - CHAIRUL RACHMANSYAH (2013230092)
Penulis akan
memaparkan secara singkat tentang teori politik luar negeri, politik luar
negeri adalah politik yang melanjutkan
dari dalam negeri untuk melakukan kebijakan kebijakan terhadap dunia
internasional untuk mementingkan kepentingan nasionalnya. Menurut William
D.Coplin mengatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang
meneruskan politik dalam negeri. Dalam
politik luar negeri dapat dilihat dalam berbagai letak geografis maupun
geopolitiknya. Kemudian dalam beberapa
decade terakhir ini dunia internasional intensitasnya sangat tinggi sehingga
level pendekatan yang lebih intesif bukan lagi antara pemerintah dengan
pemerintah bahkan individu dan non-pemerintah bisa mempengaruhi kebijakan luar
negeri untuk mementingkan kepentingan nasionalnya.
Dalam melihat tema ekonomi melalui
poltik luar negeri. Australia yang memliki sistem ekonomi yang liberal yang
sehingga Australia memliki kekuatan di kawasan asia tenggara. Kerja sama
ekonomi yang antara lain dengan Association Of East Asian Nation (ASEAN).
Hubungan ekonomi dengan Negara-negara di asia tenggara di rasa penting bagi
Australia pasca perang dingin. Ketika Australia berada di bawah kepemimpinan
Gough Whitlam yang memenangka pemilu pada tahun 1972. Australia menerapkan
reformasi kebijakan liberalisasi perdagangan guna meningkatkan kegiatan ekspor
– impor dan menyaingi perdagangan antara Asia Tenggara. Namun dalam kerja sama
dengan ASEAN yang di bawah kepemimpinan Gough Whitlam, Australia nilai Ekspor
malah menurun derastis ketika pemotongan bea masuk sebesar 25% yang di lakukan
oleh Australia. Kekuasaan Gough Whitlam berakhir setahun kemudian yakni pada
tahun 1975 yang di gantikan dengan perdana menteri dari partai Liberal, Malcolm
Fraser.
Pada
masa kepemimpinan Fraser Australia dan Asia Tenggara diwarnai kesalah pahaman
oleh kedua belah pihak. Fraser membuat kekecewaan terhadap Anggota-Anggota
ASEAN karena menolak untuk membuka pasar domestic Australia dan mempertanyakan
komitmen Australia dalam kerjasama ekonomi dengan dua kawasan tersebut.
Kebijakan-kebijakan yang “rama” dalam perdagangan denga Negara-negara ASEAN
lebih menonjol saat Australia di pimpin oleh partai buruh. Hal ini terbukti
ketika Bob Hawke dan Paul Keating memimpin Australia.
Pada
Masa Bob Hawke (1983-1991) ia mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan hubungan
ekonomi antara Australia dengan ASEAN. Kebijakan terpenting yaitu menerapkan
penurunan tarif impor dan menghilangkan kuota impor dalam dalam jangka waktu
sepuluh tahun. Hal ini dalam meningkatkan kualitas hubungan Australia dengan
Negara-negara Asia Tenggara. Upaya diplomasi perdagangan pun terus dilakukan
hingga pada tahun 1980-an yang terbentuk sebuah forum kerjasama ekonomi yaitu
APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Terbentuknya APEC ini juga hasil dari
diplomasi Ekonomi Australia. Kebijakan-kebijakan yang “ramah” terhadap
Negara-negara Asia Tenggara tersebut dilanjutkan oleh Paul Keating ( 1993-1996
).
Pada
kursi Perdana Menteri diduduki oleh Jhn Howard ( 1995-2007 ) dari partai
Liberal, howard memiliki pandangan berbeda dengan hawked an Keating dalam
mengambil kebijakan ekonomi. Howard memandang bwah kerjasama bilateral lebih
menguntungkan daripada multilateral. Oleh karena itu, pada masa John Howard
diterapkan sejumlah kesepakatan Free Trade Area ( FTA ). Salah satu dari FTA
yaitu ASEAN-Australia New Zealand FTA ( AANZ-FTA ).
Teori ini
menjelaskan kerjasama yang dilakukan dengan Australia dengan ASEAN, karena
dengan adanya kerjasama tersebut membuka peluang untuk menjalakan kebijakan
politik luar negeri sperti hal nya dengan melakukan kerjasama Ekonomi antara
dua kawasan tersebut. Namun poltik luar negeri pun terkadang terdapat kendala
dalam penerapan kebijakan luar negeri yang dilihat secara geopolitik dan
geografis. Secara
geografis kawasan Australia dan Negara-negara anggota ASEAN berlokasi
berdekatan dan menjadi peluang pasar bagi Australia ke Negara-negara anggota
ASEAN.
Referensi :
Sitepu, P. Anthonius. 2011. Studi
Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hamid, Zulkifli.1999. Sistem
Politik Australia. Bandung:Remaja Rosdakarya.
https://www.academia.edu/9858921/Kerjasama_Ekonomi_Australia_-_ASEAN
Di
Akses 19/03/2016